Ekonomi – Pemerintah Indonesia sedang menghadapi tantangan akibat banjir produk impor dari China yang mengancam industri tekstil lokal. Pada bulan Juli 2024, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif impor hingga 200 persen pada beberapa produk dari China, termasuk tekstil, pakaian, alas kaki, elektronik, keramik, dan kosmetik.
Zulkifli Hasan menjelaskan, "Amerika Serikat dapat mengenakan tarif 200 persen pada keramik atau pakaian impor, jadi kami juga dapat melakukannya," menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi usaha dan industri mikro, kecil, dan menengah dari dampak negatif produk murah yang membanjir dari China.
China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan antara kedua negara melampaui $127 miliar pada tahun 2023.
Pengenaan tarif yang lebih tinggi dapat mendorong produsen China untuk berinvestasi lebih banyak di pabrik-pabrik di Indonesia, tetapi juga berisiko memicu pembalasan dari Beijing.
Di Jakarta, protes dari pengusaha garmen dan buruh mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan. Dalam dua bulan terakhir, setidaknya 12 pabrik tekstil menghentikan operasinya, mengakibatkan lebih dari 12.000 pekerja kehilangan pekerjaan, menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara.
Neng Wati, manajer perusahaan manufaktur Asnur Konveksi di Kabupaten Bandung, menyatakan, "Sekarang mereka bekerja secara bergiliran. Jumlah pekerja tetap sama, tetapi pekerjaannya dibagi dan tidak semua mendapat bagian. Beberapa dari mereka sudah libur selama dua minggu, beberapa dari mereka belum mendapat pekerjaan selama sebulan."
Sementara itu, Jany Suhertan, direktur pelaksana PT Eksonindo Multi Product Industry, menyoroti pentingnya melindungi rantai pasokan bahan baku dari China.
"Saya tidak setuju dengan penerapan (tarif yang lebih tinggi) pada produk mentah, karena pemerintah harus melindungi rantai pasokan. Jika tidak aman, itu akan berdampak pada produksi," jelas Suhertan.
Pemerintah Thailand juga menghadapi tantangan serupa dan telah mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen atas semua produk impor sebagai langkah mendesak.
Sementara itu, Indonesia sedang mempertimbangkan solusi jangka panjang untuk mengatasi dampak banjir produk impor dan melindungi industri lokal sambil menjaga hubungan dagang dengan China.***
Tags
Ekonomi